Coba perhatikan berita belakangan ini. Pemerintah sedang gencar-gencarnya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) datang setia setiap musim kemarau, seolah menjadi langganan tahunan. Belum lagi keluhan masyarakat soal harga pangan yang naik turun. 

Sekilas, ketiganya tampak seperti tiga berita terpisah di rubrik yang berbeda. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ketiga masalah ini saling mengunci satu sama lain. Jika kita gagal melihat benang merahnya, kita hanya akan berputar-putar menyelesaikan masalah di permukaan tanpa pernah menyentuh akarnya.

Program MBG pada dasarnya adalah gagasan yang mulia. Targetnya jelas, yakni memastikan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita mendapatkan asupan gizi yang layak demi masa depan bangsa. Dari segi niat, tentu layak mendapat dua jempol. Namun, di sinilah tantangan besar menghadang. Indonesia adalah negeri kepulauan yang sangat luas, sehingga mengirimkan makanan segar dari Sabang sampai Merauke ke daerah-daerah terpencil bukanlah perkara mudah. 

Selain itu, standar kualitas yang jomplang masih kerap ditemui, di mana sebagian dapur MBG sukses menyajikan menu sehat dan higienis, sementara sebagian lainnya justru memprihatinkan dan sempat berujung pada kasus keracunan makanan. Belum lagi beban anggaran yang sangat besar karena program ini membutuhkan dana triliunan rupiah serta pasokan bahan pangan yang stabil tanpa putus setiap hari. Pertanyaannya kemudian, dari mana pasokan bahan pangan sebesar itu akan diambil? Di sinilah masalah kedua masuk ke dalam pusaran.

Setiap tahun, kabut asap akibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan sudah seperti musim kelima yang kehadirannya dapat diprediksi. Dampaknya jauh melampaui mata perih dan larisnya masker di pasaran. Kebakaran melahap lahan pertanian, membuat petani kehilangan sumber pencaharian dan mengalami gagal panen. Di saat yang sama, distribusi pangan lumpuh karena asap pekat menutup jarak pandang, membuat pesawat gagal terbang, kapal sulit bernavigasi, serta truk pengangkut logistik tertahan.

Krisis kesehatan pun tak terelakkan, memaksa anak-anak bolos sekolah dan orang dewasa kehilangan hari kerja akibat gangguan pernapasan, sehingga produktivitas nasional anjlok. Ironisnya, sebagian besar karhutla ini dipicu oleh pembukaan lahan ilegal demi kepentingan komersial perkebunan sawit dan kertas. Demi keuntungan jangka pendek, kita tega membakar sumber daya ekologis yang jauh lebih berharga.

Sekarang, bayangkan kombinasinya ketika lahan pertanian semakin menyempit akibat alih fungsi dan kebakaran, sementara cuaca kian ekstrem karena perubahan iklim dan harga beras, gula, serta minyak bergejolak tidak menentu. Ketika pangan menjadi mahal dan langka, program MBG otomatis semakin berat dieksekusi. 

Jika MBG tersendat, gizi anak-anak kita merosot, dan jika gizi anak merosot, masa depan bangsa otomatis ikut dipertaruhkan. Inilah lingkaran setan yang sering luput dari perhatian. Karhutla membuat pasokan pangan berkurang, pangan yang berkurang menyulitkan pelaksanaan MBG, kebutuhan pangan yang mendesak memicu pembukaan lahan baru secara ilegal, lahan tersebut dibakar, lalu siklus itu kembali lagi ke titik awal dan terus berputar tanpa ujung jika kita hanya menambal masalah satu per satu.

Agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam masalah yang sama setiap tahunnya, sejumlah langkah konkret mutlak dilakukan. Pembakar lahan harus ditindak tegas tanpa kompromi dengan sanksi dan denda yang jauh lebih besar ketimbang keuntungan ilegal yang didapatkan, sehingga hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

Ketergantungan pada impor jangka panjang juga harus dihentikan dengan mendorong diversifikasi pangan lokal seperti sagu, jagung, dan ubi, serta memberikan keberpihakan nyata kepada petani kecil. Dapur-dapur MBG perlu diintegrasikan secara langsung dengan petani lokal di sekitar wilayah operasional agar makanan menjadi lebih segar, petani mendulang untung, dan ekonomi lokal berputar secara organik. 

Selain itu, merangkul serta memberdayakan masyarakat adat dan warga lokal sebagai penjaga hutan terbaik adalah kunci, dibarengi dengan perbaikan tata kelola lahan melalui transparansi peta, percepatan sertifikasi, dan kejelasan konsesi agar tidak ada lagi celah hukum dalam sengketa kepemilikan lahan.

Pada akhirnya, MBG, karhutla, dan krisis pangan bukanlah tiga persoalan yang berdiri sendiri, melainkan satu masalah besar berwajah tiga. Indonesia dikaruniai tanah yang luas, subur, dan kaya raya, sehingga seharusnya memberi makan seluruh warganya dengan layak bukanlah hal yang mustahil. Yang selama ini kurang bukanlah sumber daya alamnya, melainkan kemauan politik untuk membenahi sistemnya dari hulu ke hilir. 

Jika kita terus mengabaikan hubungan antartitik masalah ini, maka bersiaplah menghadapi skenario yang sama, yaitu kabut asap tahunan, harga pangan yang terus meroket, dan program besar seperti MBG yang berisiko menjadi proyek mahal tanpa dampak nyata.

Tags: pendidikan MBG Karhutla Pangan