ANGKA MENGATAKAN STABIL, JALANAN MENGATAKAN LAIN : MEMBACA KRISIS RESPONSIVITAS PEMERINTAHAN
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan simbol keberhasilan, sementara masyarakat terus menyuarakan keresahan, persoalan pemerintahan tidak lagi cukup dijawab melalui angka. Ia menuntut pembacaan yang lebih mendalam tentang pelayanan publik, legitimasi kekuasaan, dan ruang partisipasi politik.
Ada sesuatu yang menarik dari cara pemerintah membicarakan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dipaparkan, program unggulan dipromosikan, dan berbagai capaian disusun sebagai bukti bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar. Namun, di luar podium dan laporan resmi, masyarakat masih menyuarakan persoalan tentang biaya hidup, akses pendidikan dan kesehatan, kebebasan sipil, hingga kerusakan lingkungan. Pertanyaannya sederhana: jika pemerintahan berjalan sebaik yang diklaim, mengapa ketidakpuasan masyarakat terus menemukan jalannya menuju ruang publik?
Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 menjadi relevan untuk membaca persoalan tersebut. Demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah kota memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintah tidak hanya berlangsung melalui pemilu atau survei kepuasan, tetapi juga melalui tuntutan kolektif di ruang publik. Fenomena ini tidak otomatis membuktikan kegagalan pemerintahan secara menyeluruh. Namun, menganggapnya sekadar gangguan ketertiban juga merupakan penyederhanaan yang berbahaya. Demonstrasi merupakan gejala politik yang perlu dibaca melalui tuntutan masyarakat dan respons kekuasaan.
Krisis Tidak Selalu Datang dengan Nama Krisis
Membicarakan Indonesia hari ini membutuhkan kehati-hatian dalam menggunakan istilah krisis. Krisis ekonomi, krisis pelayanan publik, dan krisis legitimasi merupakan persoalan berbeda, meskipun dapat saling memengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata, sebagaimana demonstrasi besar tidak serta-merta membuktikan bahwa negara sedang mengalami keruntuhan. Persoalan mendasarnya terletak pada jarak antara capaian makroekonomi dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Angka pertumbuhan dapat terlihat menjanjikan, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata. Program pemerintah dapat diluncurkan dengan meriah, tetapi keberadaannya tidak otomatis menjamin kualitas pelaksanaan.
Satirnya, negara dapat terlihat sangat produktif dalam menghasilkan program, sementara masyarakat tetap sibuk mencari cara agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Seolah-olah keberhasilan pemerintahan cukup dibuktikan dengan banyaknya kebijakan yang diumumkan, bukan dengan perubahan yang benar-benar dirasakan. Karena itu, penilaian terhadap pemerintah perlu melampaui angka dan slogan. Pertanyaan yang lebih substantif ialah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan persoalan publik.
Pelayanan Publik dan Ujian Kehadiran Negara
Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, public services atau pelayanan publik merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanganan bencana bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif.
Ketika pelayanan sulit diakses, kebijakan tidak menjawab kebutuhan masyarakat, atau persoalan berulang tanpa penyelesaian yang meyakinkan, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi kritik terhadap cara pemerintah mengelola kekuasaan. Namun, buruknya satu pelayanan tidak otomatis berarti seluruh pemerintahan kehilangan legitimasi. Penilaian tersebut harus didasarkan pada bukti yang lebih luas mengenai kepercayaan masyarakat, kualitas institusi, dan respons pemerintah terhadap kritik.
Di sinilah persoalan pelayanan publik berhubungan dengan good governance. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam dokumen kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut harus terlihat dalam keputusan pemerintah dan manfaat yang diterima masyarakat.
Contentious Politics: Ketika Ketidakpuasan Menjadi Gerakan
Untuk memahami mengapa persoalan publik berkembang menjadi demonstrasi, konsep contentious politics menawarkan kerangka analisis yang relevan. Konsep ini menjelaskan interaksi politik ketika individu atau kelompok secara kolektif mengajukan tuntutan yang menantang kepentingan pihak lain, termasuk pemerintah sebagai pengambil keputusan atau sasaran tuntutan. Demonstrasi, pemogokan buruh, dan gerakan masyarakat sipil dapat menjadi bentuk contentious politics. Fenomena tersebut bukan sekadar luapan kemarahan, melainkan proses ketika masyarakat berusaha memengaruhi kebijakan, menuntut pertanggungjawaban, atau mengubah distribusi kekuasaan.
Proses ini dapat dipahami melalui tiga unsur penting.
Pertama, political opportunity, yaitu kondisi politik yang membuka atau membatasi peluang masyarakat untuk mengorganisasi tuntutan. Terbukanya ruang partisipasi, perubahan sikap publik, atau perbedaan kepentingan di antara elite dapat menciptakan kesempatan bagi gerakan untuk berkembang.
Kedua, mobilizing structures, yaitu organisasi dan jaringan yang memungkinkan masyarakat bergerak bersama. Organisasi mahasiswa, serikat buruh, dan kelompok masyarakat sipil dapat mengubah keluhan individual menjadi tuntutan kolektif melalui koordinasi, pembagian tugas, dan penyusunan agenda.
Ketiga, collective action framing, yaitu proses membangun pemahaman bersama mengenai masalah, penyebab, solusi, dan alasan untuk bertindak. Melalui pembingkaian ini, persoalan yang semula dianggap sebagai kesulitan individual dapat dipahami sebagai masalah publik yang membutuhkan perubahan kebijakan.
Ketiganya menjelaskan mengapa ketidakpuasan tidak selalu berujung pada demonstrasi besar. Masyarakat mungkin memiliki keresahan, tetapi tidak mempunyai organisasi yang kuat atau kesepakatan mengenai tuntutan. Sebaliknya, gerakan yang terorganisasi pun dapat menghadapi hambatan ketika ruang politik tertutup. Dengan demikian, mobilisasi sosial merupakan hasil interaksi antara peluang politik, kapasitas organisasi, dan pemaknaan bersama, bukan semata-mata karena masyarakat sedang marah.
Pemerintah Tidak Harus Selalu Disetujui, tetapi Harus Bersedia Mendengar
Dalam demokrasi, pemerintah tidak harus memenuhi setiap tuntutan masyarakat. Namun, pemerintah berkewajiban menjelaskan kebijakannya, membuka ruang kritik, dan mengevaluasi keputusan ketika bukti menunjukkan adanya persoalan. Demonstrasi dapat menjadi mekanisme untuk menyampaikan aspirasi yang belum terselesaikan melalui saluran formal.
Tentu, tidak setiap tuntutan demonstran benar dan tidak setiap tindakan atas nama perubahan dapat dibenarkan. Kritik tetap harus diuji melalui bukti, sementara kekerasan dan perusakan tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan atas nama kepentingan publik. Namun, prinsip yang sama berlaku bagi pemerintah: kewenangan politik tidak menjadikan setiap kebijakan otomatis benar.
Respons pemerintah turut menentukan perkembangan konflik. Dialog yang substantif, transparansi, dan evaluasi kebijakan dapat membuka jalan menuju penyelesaian. Sebaliknya, mengabaikan tuntutan tanpa penjelasan memadai berpotensi memperdalam ketidakpercayaan. Ukuran responsivitas bukan sekadar kesediaan menemui perwakilan demonstran, melainkan kesungguhan mempertimbangkan aspirasi dan memperbaiki kebijakan ketika diperlukan.
Pada akhirnya, tantangan pemerintahan bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan bahwa stabilitas dibangun di atas kepercayaan dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Indonesia belum dapat disebut mengalami krisis nasional yang menyeluruh hanya berdasarkan demonstrasi dan ketidakpuasan masyarakat. Namun, berbagai tuntutan yang muncul patut menjadi peringatan bahwa stabilitas tidak boleh disamakan dengan ketiadaan suara kritis.
Negara yang demokratis tidak diukur dari seberapa sunyi jalan-jalannya, melainkan dari seberapa serius pemerintah mendengar suara yang datang dari sana. Pemerintah boleh memiliki banyak angka untuk membuktikan keberhasilan, tetapi masyarakatlah yang mengalami akibat dari setiap kebijakan. Jika angka mengatakan semuanya baik-baik saja sementara persoalan publik terus berulang, yang perlu diperiksa bukan hanya suara masyarakat, melainkan juga cara negara mendefinisikan keberhasilannya sendiri.